Kebijakan dan Investasi Transformasi Digital

Transformasi Digital

• Di masa depan, 9 dari 10 pekerjaan membutuhkan keterampilan digital
• Kementerian Keuangan mengeluarkan insentif pajak kepada perusahaan rintisan dan venture capital
• Dengan dibuatnya peta jalan e-commerce Kominfo memiliki target US$ 130 miliar dan siap menjadi negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara tahun 2020
• Kemampuan bisnis berbasis digital mampu memberdayakan masyarakat luas karena inklusifitasnya

 

Komisi Eropa pada awal Juni 2018 telah mengajukan proposal kebijakan Digital Europe dengan total investasi sebesar 9,2 miliar euro untuk menjawab tantangan digital secara komprehensif pada tahun 2021 sampai 2027. Transformasi digital merupakan salah satu prioritas Uni Eropa untuk memberi energi baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Eropa di masa depan.

Melalui kebijakan yang dibuat secara khusus, investasi yang dialokasikan dalam jangka panjang dan secara khusus pula akan membantu menjembatani kesenjangan investasi digital di seluruh Uni Eropa. Kebijakan dan investasi khusus ini akan menjawab beberapa tantangan digital.

Pertama, Komisi Eropa mengusulkan platform terbuka dan common data space untuk kecerdasan buatan agar dapat tersedia di pusat inovasi digital Uni Eropa yang menyediakan fasilitas bereksperimen dan pengetahuan untuk usaha kecil dan inovator lokal.

Selain itu, menawarkan bimbingan keahlian kecerdasan buatan agar kecerdasan buatan dapat mudah dibuat dan diakses masyarakat luas. Sebab, ekonomi data hanya dapat dihitung nilai riilnya apabila kecerdasan buatan digunakan oleh seluruh elemen masyarakat, baik sektor privat maupun sektor publik.

Kedua, Uni Eropa akan memperluas penggunaan superkomputer yang diperlukan untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya para peneliti dan sektor industri, di berbagai bidang kehidupan. Pengembangan superkomputer dapat mempercepat pengembangan teknologi komputasi, seperti kecerdasan buatan dan kemampuan untuk menangani data yang sangat besar, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi tantangan besar dalam sains, industri, dan keamanan nasional.

Ketiga, program Digital Europe menawarkan kesempatan kepada pelajar dan pakar teknologi berupa kursus dan magang untuk mengikuti pelatihan dalam teknologi digital, seperti robotika, kecerdasan buatan, teknologi rantai balok, keamanan dunia maya dan superkomputer. Sebab, di masa depan, 9 dari 10 pekerjaan membutuhkan keterampilan digital.

Keempat, kebijakan ini menyediakan alat, data, dan keahlian untuk mengatasi serangan dunia maya serta sarana untuk melacak dan mencegah pencurian data, penipuan, dan tindakan lainnya yang membuat ketidakstabilan pemerintah. Sebab, setiap harinya terdapat 4.000 serangan ransomware dan dampak ekonomi kejahatan dunia maya telah meningkat 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir.

Kelima, memastikan penggunaan teknologi digital secara luas di seluruh masyarakat yang akan membantu mengembangkan jaringan digital berkapasitas tinggi dan layanan digital yang inovatif. Hal ini, misalnya, akan membuat cakupan 5G yang tanpa gangguan untuk semua daerah perkotaan dan jalur transportasi darat yang utama.

Dengan kelima agenda dalam kebijakan tersebut, Uni Eropa akan semakin terkoneksi satu dengan lainnya dalam transportasi, energi, akses digital, serta jejaring wilayah dan perkotaan. Selain itu, konektivitas infrastruktur serta penelitian dan pengembangan akan semakin meningkat, khususnya segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan teknologi digital.

Investasi yang dialokasikan secara khusus membuat masyarakat mendapatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan teknologi digital sehingga mampu menghadapi tantangan automasi dan membuat pelaku usaha lebih mudah beradaptasi dengan transformasi digital.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memang sudah memiliki berbagai rencana kebijakan dan telah melakukan beberapa hal untuk menyongsong era masyarakat dan ekonomi digital. Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki target sebagai negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara tahun 2020 dengan dibuatnya peta jalan e-commerce bernilai US$ 130 miliar dan target 1.000 technopreneurs yang memiliki valuasi bisnis US$ 10 miliar.

Selain itu, melalui Kementerian Perindustrian, “Making Indonesia 4.0” memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Beberapa contohnya adalah membangun infrastruktur digital nasional, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, dan insentif untuk investasi teknologi.

Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan insentif pajak kepada perusahaan rintisan dan venture capital. Namun, berbagai kebijakan tersebut belum menjadi sebuah kebijakan holistik yang mencakup berbagai aspek dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Apabila berkaca dari proposal yang dibuat Komisi Eropa dalam menghadapi tantangan digital di atas, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Padahal, seharusnya kebijakan inovasi pemerintah mampu menjadi jembatan antara peluang, permintaan, dan penawaran di berbagai bidang kehidupan.

Artinya, kebijakan yang ada pada saat ini perlu dikaji ulang serta dibuat dengan lebih komprehensif dan diperluas cakupannya, bukan sekadar kebijakan yang ada dalam satu atau beberapa kementerian/lembaga. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memiliki visi dan rencana pengembangan ekonomi digital yang bersifat strategis.

Dalam hal ini, pemerintah dapat belajar dari Australia yang memulai wacana pembuatan roadmap pengembangan ekonomi digital pada September 2017 dan telah meluncurkan roadmap tersebut ke publik pada paruh pertama tahun 2018.

Selama jeda waktu beberapa bulan tersebut, pemerintah Australia meminta feedback atas rancangan tersebut dari masyarakat, khususnya pemangku kepentingan terkait dari lintas sektor, sehingga penawaran dan permintaan kebijakan ekonomi digital dapat bertemu dalam satu titik ekuilibirum yang tepat.

Tanggapan dan respons masyarakat seputar wacana kebijakan ekonomi digital seperti infrastruktur digital, standar, peraturan, kerahasiaan, dan keamanan dunia maya diharapkan dapat mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan bisnis digital sehingga mampu memberdayakan masyarakat luas melalui keterampilan dan inklusi digital.

Tahapan pembuatan visi dan rencana seperti di Australia tersebut dapat ditiru di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mampu melakukan transformasi digital dengan perencanaan kebijakan dan investasi yang tepat, terukur, dan sistematis seperti Uni Eropa dan Australia.

You might also like

---

More from Dunia Usaha

---

Editor Picks

---